SEJARAH SINGKAT KABUPATEN BONE BOLANGO

Sejarah berdirinya Kabupaten Gorontalo (Kabupaten Induk) Maupun Kabupaten Bone Bolango (Rencana Pemekaran Kabupaten Gorontalo diwilayah Timur) yang berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 1978 merupakan pembantu Bupati Kepala Daerah Wilayah II yang meliputi wilayah kerja Kecamatan Tapa, Kecamatan Kabila, Kecamatan Suwawa, dan Kecamatan Bone Pantai dalam dimensi historis tidak dapat dipisahkan dan dibedakan dengan sejarah Gorontalo keseluruhan.
B.J Haga “De Limo Pohalaa”. 1931 menyatakan bahwa, sebelum masa penjajahan Belanda, keadaan daerah Gorontalo berbentuk kerajaan-kerajaan yang diatur menurut hukum adat ketatanegaraan Gorontalo. Kerajaan-kerajaan itu tergantung dalam satu ikatan kekeluargaan yang disebut “Pohalaa”. Di daerah Gorontalo, ada 5 (lima) Pohalaa yang terdiri dari : 1). Pohalaa Gorontalo, 2). Pohalaa Limboto, 3). Pohalaa Bone (Termasuk Suwawa dan Bintauna), 4). Pohalaa Bolango (Tahun 1962 digantikan dengan Boalemo, dan 5). Pohalaa Atinggola. Raja dari Pohalaa-pohalaa tersebut ditentukan oleh baate-baate (pemangku adat) menurut garis keturunan, tetapi pada masa penjajahan Belanda, baate-baate hanya mencalonkan, sedangkan yang memutuskan adalah penjajah Belanda dan yang menonjol dari kelima pohalaa ini adalah Pohalaa Gorontalo dan Pohalaa Limboto dibanding dengan Pohalaa Bone, Bolango dan Atinggola.
Pada tahun 1824, daerah Limo Lo Pohalaa telah berada dibawah kekuasaan seorang asisten Presiden, disamping Pemerintah tradisional. Dari cara pemerintahan kerjasama dengan pemerintah kerajaan dialihkan sistem pemerintahan langsung yang dikenal dengan Istilah Rechthatreeks Bestulur yang dijalankan secara resmi pada tahun 1889. Dan pada tahun 1911 terjadi lagi perubahan dalam struktur pemerintahan, dimana daerah Limo Lo Pohalaa dibagi atas 3 (tiga) Onder Afdeling, yaitu : 1). Onder Afdeling Kwandang, 2). Onder Afdeling Gorontalo, 3). Onder Afdeling Boalemo. Selanjutnya pada tahun 1920 berubah lagi menjadi 5 (lima) distrik, yaitu : 1). Distrik Kwandang, 2). Distrik Limboto, 3). Distrik Bone, 4). Distrik Gorontalo dan 5). Distrik Boalemo. Pada tahun 1925 Gorontalo ditetapkan menjadi Afdeling Gorontalo yang terdiri atas 3 (tiga) Onder Afdeling,1) Onder Afdeling Gorontalo, 2). Onder Afdeling Boalemo, 3). Onder Afdeling Buol. Onder Afdeling ini dibagi lagi atas Distrik-distrik yang mana Onder Afdeling Gorontalo terdiri dari : 1). Distrik Gorontalo, 2). Distrik Suwawa, 3). Distrik Limboto, 4). Distrik Kwandang dan 5). Distrik Boalemo. Tiap-tiap distrik membawahi lagi beberapa Onder Distrik yaitu : Distrik Gorontalo membawahi : 1). Onder Distrik Kota Gorontalo, 2) Onder Distrik Kabila, 3). Onder Distrik Tapa, 4). Onder Distrik Telaga, Distrik Suwawa Membawahi : 1). Onder Distrik Suwawa dan 2). Onder Distrik Bone Pantai, Distrik Limboto Membawahi : 1). Onder Distrik Tibawa dan 2). Onder Distrik Batudaa, Distrik Kwandang Membawahi : 1). Onder Distrik Kwandang, 2). Onder Distrik Atinggola dan 3). Onder Distrik Sumalata, serta Distrik Boalemo yang membawahi : 1). Onder Distrik Boalemo, 2). Onder Distrik Paguyaman dan 3). Onder Distrik Paguat.
Keadaan administrasi pemerintahan ini berlangsung sampai dengan meletusnya perang dunia II, sesudah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, Gorontalo tergabung dalam Negara Indonesia Timur (NIT) yaitu Negara Boneka Belanda yang berlangsung hingga Republik Indonesia Serikat (RIS). Pada waktu itu, daerah Gorontalo dan sekitarnya dikenal dengan nama Dewan Kepemerintahan Sulawesi Utara (DKSU) yang terdiri dari 3 (tiga) Lanschap (Neo Praja) atau Kepala Pemerintahan Negeri (KPN) yaitu : 1). Gorontalo, 2). Buol dan 3). Bolaang Mongondow. Setelah RIS dibubarkan, maka seluruh Indonesia tergabung kembali dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (1949), dimana Sulawesi Utara pada masa itu menjadi daerah otonom (Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1953).
Pada tahun 1954, Lanchap Bolaang Mongondow dipisahkan menjadi daerah otonom tingkat II sehingga Sulawesi Utara hanya meliputi bekas lanchap Gorontalo dan Buol yang tetap berpusat di Kota Gorontalo. Selanjutnya dengan keluarnya Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan daerah tingkat II di Sulawesi, maka daerah Sulawesi Utara yang dimaksud oleh Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1953 dipisahkan menjadi 2 (dua) Daerah tingkat II yaitu : 1). Daerah Kota Praja Gorontalo dan 2). Daerah Tingkat II Gorontalo dikurangi Daerah Swapraja Buol. Dan Pada Tahun 1965 istilah Kotapraja menjadi Kotamadya (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965), sehingga Kotapraja Gorontalo berubah menjadi Kotamadya Gorontalo yang terdiri dari 3 (tiga) Kecamatan, sedangkan Kabupaten Daerah Tingkat II Gorontalo terdiri dari 16 (enam belas) Kecamatan (Perjuangan Rakyat Daerah Gorontalo 1982).
Selanjutnya dengan keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 1978 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pembantu Bupati/Walikotamadya, Kabupaten Gorontalo dibagi menjadi 4 (empat) wilayah kerja pembantu Bupati Kepala Daerah, yaitu : 1). Pembantu Bupati Kepala Daerah Wilayah I, yang meliputi wilayah kerja Kecamatan Limboto, Kecamatan Tibawa, Kecamatan Batudaa, Kecamatan Telaga dan Kecamatan Batudaa Pantai yang beribukota di Kecamatan Tibawa; 2). Pembantu Bupati Kepala Daerah Wilayah II, yang meliputi wilayah kerja Kecamatan Tapa, Kecamatan Kabila, Kecamatan Suwawa dan Kecamatan Bone Pantai yang beribukota di kecamatan Kabila; 3). Pembantu Bupati Kepala Daerah III, yang meliputi wilayah kerja Kecamatan Kwandang, Kecamatan Atinggola, dan Kecamatan Sumalata yang beribukota di Kecamatan Kwandang; 4). Pembantu Bupati Kepala Daerah Wilayah IV, yang meliputi wilayah kerja Kecamatan Paguyaman, Kecamatan Tilamuta, Kecamatan Paguat, Kecamatan Marisa, Kecamatan Popayato dan Kecamatan Boliyohuto yang beribukota di Kecamatan Paguat. (Sumber : Profil Kabupaten Bone Bolango 2009)

Sekilas Terbentuknya Kabupaten Bone Bolango

Masyarakat di empat Kecamatan (Suwawa, Kabila, Bonepantai dan Tapa) di Kabupaten Gorontalo, paa tahun 2002 silam, berkeinginan untuk membentuk satu daerah devinitif. Tujuan utama pembentukan daerah baru yang devinitif itu tidak lain adalah untuk mendekatkan rentang kendali pemerintahan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Betapa tidak, saat itu pusat pemerintahan Kabupaten Gorontalo yang berada di Kecamatan Limboto terasa jauh sehingga menimbulkan beragam dampak social maupun pemerintahan.
Dalam setiap melakukan aktifitas yang bertalian dengan pemerintahan, masyarakat yang bermukim di Kecamatan Suwawa, Kabila, Bonepantai dan Tapa yang nota benedibawah koordinasi Pembantu Bupati wilayah II seperti halnya yang tertuang dala rencana pemekaran Kabupaten Gorontalo di wilayah timur) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 1978 ini, harus melintasi wilayah Kota Gorontalo.
Guna mewujudkan keinginan membentuk satu kabupaten yang devinitif, digelar rapat pertaa kali yang berlangsung di kediaman tokoh masyarakat Suwawa, Yos Wartabone sekaligus membentuk wadah yang dinamakan Komite Solidaritas Pembetukan Kabupaten Baru (KSPKB). Drs Jusdin Puluhulawa seorang akademisi dari IKIP Negeri Gorontalo (saat ini telah berubah nama menjadi Univeritas Negeri Gorontalo) dipercaya menjadi ketua KSPKB didampingi tokoh mudah dan kader Partai Golkar Miftahudin Jasin SPd sebagai sekretaris. Yos Wartabone dipercaya menjadi Ketua Dewan Pembina/penassehat KSPKB.
Perjuangan masyarakat di empat kecamatan yang ingin membentuk daerah devinitif melalui KSPKB terus berlangsung melalui prosedur yang sudah ditetapkan melalui peraturan dan perudangan yang berlaku. Setelah melalui rangkaian panjang, KSPKB sukses ketika anggota DPR RI pada siding paripurna IV, Senin 27 Januari 2003 mensahkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo. Batas-batas wilayah Kabupaten Bone Bolango iatur jeas dalam pasal 6 ayat 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2003 yang meyebutkan, Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara; Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara; Sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Tomini; dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Kota Utara dan Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo, dan Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo. Ibu kota Kabupaten Bone Bolango, sesuai yang tertera di pasal 8 ayat 1 Undang-undang nomor 6 Tahun 2003 ditetapkan di Kecamatan Suwawa.
Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 antara lain disebukan: Provinsi Gorontalo yang memiliki luas wilayah ± 12.215,45 km dengan jumlah penduduk pada Tahun 2002 berjumlah 844.623 jiwa telah menunjukkan kemajuan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang dalam perkembangannya perlu ditingkatkan sesuai dengan potensi daerah, luas wilayah dan kebutuhan pada masa mendatang.
Dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan di Kabupaten Gorontalo yang mempunyai luas wilayah ± 5.338,98 km2 perlu dibentuk Kabupaten Bone Bolango yang terdiri atas 4 (empat) Kecamatan, yaitu Kecamatan Tapa, Kecamatan Kabila, Kecamatan Suwawa, dan Kecamatan Bone Pantai dengan luas wilayah keseluruhan ± 1.984,31 km2. Dengan luas wilayah, persebaran dan pertumbuhan penduduk serta dinamika kehidupan masyarakat sebuah provinsi baru, perlu diatasi dengan memperpendek rentang kendali pemerintahan melalui pembentukan daerah otonom baru. Hal itu sejalan dengan kebijakan nasional dalam rangka percepatan pembangunan Kawasan Timur Indonesia, khususnya di Provinsi Gorontalo.
Berdasarkan hal tersebut di atas dan memperhatikan aspirasi masyarakat yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 01 Tahun 2002 tanggal 17 Januari 2002 tentang Rekomendasi/Pernyataan Sikap Mendukung Pembentukan Kabupaten Baru, dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 14 Tahun 2002 Tanggal 27 Februari 2002 tentang Rekomendasi/Persetujuan Pembentukan Kabupaten Baru Bone Bolango,
Dengan terbentuknya Kabupaten Bone Bolango, sebagai daerah otonom, Pemerintah Provinsi Gorontalo, Pemerintah Kabupaten Gorontalo, berkewajiban membantu dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perangkat daerah yang efisien dan efektif sesuai kebutuhan dan kemampuan, pengaturan dan penyelesaian aset daerah yang dilakukan dengan pendekatan musyawarah dalam semangat saling membantu untuk kepentingan kesejahteraan rakyat Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango. (berbagai sumber)